Blitar, dilansir dari NU Online

Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Karenanya, kebutuhan terhadap segala hal yang berhubungan dengan produk halal menjadi hal tak terhindarkan. Karenanya, sangat mendesak bila sector ini mendapat perhatian.

Karenanya Kementerian Agama (Kemenag) mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk terlibat dalam jaminan produk halal (JPH). Ajakan ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Sukoso saat menjadi narasumber pada seminar produk halal di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Jawa Timur, Ahad (23/6).

Dalam pandangannya perguruan tinggi penting untuk terlibat menyambut industri halal. “Terutama dalam memberikan dukungan sumber daya manusia atau SDM dan pemeriksaan kehalalan produk,” ujar Sukoso

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, HM Zainuddin untuk pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Penandatangan ini merupakan bentuk kerja sama antara BPJH Kemenag RI dengan UNU Blitar.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Sukoso berharap UNU Blitar dapat semakin terlibat dalam JPH. “Bagi para dosen, halal bisa menjadi bahan kajian penelitian. Sedangkan bagi mahasiswa dapat menjadi bagian dari pengabdian masyarakat,” ungkap Sukoso.

Dan pada ujungnya nanti, keberadaan kampus ini bisa memberikan hal menarik bagi kemajuan dalam pengetahuan dan eksistensi kampus. “UNU Blitar bisa membangun halal food court di masyarakat,” usulnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa halal bukan hanya bermanfaat bagi kalangan Muslim, tapi untuk manusia secara umum. Karena tidak sedikit para pelancong yang jusru merasa aman dan nyaman dengan produk yang telah terjaminan kehalalannya. Apalagi hal tersebut sesuai dengan sejumlah ayat al-Qur’an yang menyebutkan kalimat wahai manusia, bukan wahai kaum Muslimin.

“Dengan demikian, kebutuhan akan produk dan layanan halal sejatinya merupakan hajat hidup semua kalangan,” ungkapnya.

Menurutnya kebijakan halal ini merupakan komitmen politik utamanya dengan keberadaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. “Karena itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan dan menjaga bersama-sama,” pungkasnya.